Saat tanggal 10 Oktober 2025, jagat media sosial dihebohkan oleh video yang memperlihatkan posisi pos penyeberangan di Jembatan Bendungan Lahor, Karangkates (antara Blitar dan Malang) yang memungut tarif sebesar Rp 4.000 untuk setiap orang atau kendaraan yang melintas. Tarif itu terdiri dari potongan Rp 3.000 untuk portal jalan dan Rp 1.000 untuk Jasa Tirta. Video singkat itu menyebar cepat, mengundang protes warganet, pertanyaan publik tentang dasar pungutan, dan tekanan agar pihak berwenang memberikan klarifikasi resmi. TIMES Indonesia
Unggahan tersebut segera menjadi viral: lebih dari puluhan ribu “like”, ribuan komentar, dan banyak dibagikan kembali di Instagram, TikTok, dan X (Twitter). Masyarakat di Malang dan Blitar bereaksi — sebagian mengecam pungutan tersebut sebagai beban tak adil, terutama bagi warga lokal yang rutin melewati jalur itu. Beberapa menyebut bahwa sejak tahun 2004, jalan tersebut tidak dikenai tarif. TIMES Indonesia
Dalam artikel ini, kita akan menelusuri kronologi viralnya pungutan ini, reaksi masyarakat dan pemerintah, isu hukum dan transparansi, serta pelajaran penting bagi pengelolaan fasilitas publik di masa depan.
Kronologi Munculnya Viral Tarif Penyeberangan
Video viral tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram @jawatimurpopuler, menampilkan antrean pengguna jalan yang harus membayar saat melewati jembatan. Dalam caption video dituliskan:
“VIRALKAN GUYS. Numpang lewat Blitar-Malang harus bayar Rp3.000 + Rp1.000 ke Jasa Tirta. 15 tahun lalu bebas lewat, tapi sekarang harus bayar.” TIMES Indonesia
Pada bagian video tampak pos penjagaan, petugas, dan pengguna jalan (termasuk pelajar berseragam) yang berdiri menunggu giliran untuk melintas. Video itu segera memicu diskusi panas soal kejelasan legalitas pungutan dan siapa yang berhak menarik tarif di rute tersebut. TIMES Indonesia
Warganet mempertanyakan: apakah pungutan itu sah? Di mana regulasi resmi yang mendasarinya? Uang pungutan itu akan digunakan untuk apa? Apakah uangnya masuk ke Jasa Tirta atau ke pemerintah setempat? Beberapa pengguna menyebut “akar-akalan Pemda”, sementara yang lain meminta penjelasan transparan.
Tidak lama setelah viral, liputan media lokal seperti Times Indonesia memperkuat perhatian publik, menyebutkan bahwa warga Sumberpucung, Kabupaten Malang, menyatakan bahwa tarif itu telah berlaku sejak puluhan tahun lalu di jalur tersebut. Ada sumber yang menyebut bahwa pengenaan karcis portal sudah ada sejak 2004. TIMES Indonesia
Keramaian ini menarik perhatian aparat lokal dan pemerintahan provinsi. Pemerintah daerah Malang segera meninjau status jalan itu — apakah jalan umum, jalan tol kecil, atau jalan pengairan yang dikelola badan tertentu. Mereka juga mulai mempersiapkan klarifikasi resmi agar keruhnya pemberitaan tidak menimbulkan keresahan publik lebih jauh.
Reaksi Masyarakat & Media Sosial
Begitu video menyebar, masyarakat tak tinggal diam. Di media sosial, banyak posting protes dan pertanyaan:
-
“Kenapa harus bayar sekarang? Jalannya publik!”
-
“Uangnya masuk ke mana? Transparansi dong!”
-
“Dulu lewat gratis, sekarang dipungut. Apa dasar undangnya?”
Beberapa akun mem-posting tangkapan layar lama atau video masa lalu menunjukkan jalan itu dilalui tanpa pungutan sama sekali. Hal ini memperkuat narasi bahwa pungutan ini mendadak dan tampak tidak adil terhadap warga lokal.
Media lokal dan nasional ikut menyoroti cepat-lambatnya respon pemerintah. Wawancara dengan warga setempat muncul: mereka menyebut bahwa sebagian telah “terpaksa” membayar karena tidak ingin terjebak antrean panjang atau konflik dengan petugas.
Sementara itu, pihak yang mendukung menuturkan bahwa pengelolaan jalan apakah lewat portal atau karcis mungkin diperlukan untuk pemeliharaan infrastruktur—terutama jika jembatan tersebut situlah satu-satunya akses penting antara Blitar dan Malang. Namun dukungan ini diiringi permintaan agar penggunaan dana transparan dan penggunaan infrastruktur tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
Sorotan media juga mengangkat bahwa banyak warga sehari-hari, termasuk pelajar dan pekerja, harus melewati rute tersebut — sehingga pungutan kecil pun jika dikalikan banyak orang bisa menjadi beban signifikan.
Aspek Hukum & Dasar Regulasi Fasilitas Publik
Pertanyaan kunci dalam kontroversi ini adalah: apakah jalan penyeberangan itu termasuk fasilitas umum atau bagian dari infrastruktur yang boleh dikenai tarif? Siapa yang berwenang menetapkan tarif, dan berdasarkan undang-undang apa?
Di Indonesia, pengelolaan jalan dan fasilitas umum diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah. Jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten masing-masing memiliki dasar hukum pengelolaan yang berbeda. Jika jalan itu termasuk aset daerah atau milik instansi pengairan (misalnya Jasa Tirta), wewenang pungutan bisa berbeda.
Jika jalan tersebut termasuk dalam jaringan jalan umum, memikenakan tarif tanpa payung hukum lokal yang jelas dapat dianggap pungutan ilegal. Publik sering mengutip prinsip bahwa jalan umum tidak boleh dibebankan tarif layaknya jalan tol.
Pihak Jasa Tirta yang disebut dalam video menjadi sorotan: apakah badan tersebut memiliki kewenangan pengelolaan jalan, atau hanya bertugas dalam urusan air dan irigasi? Salah satu pertanyaan yang muncul: apakah pungutan portal itu sudah termasuk dalam anggaran Jasa Tirta, dan apakah penggunaan dana karcis tersebut langsung atau tidak menuju pengairan atau pemeliharaan jembatan?
Jika tidak ada Perda (Peraturan Daerah) atau SK (Surat Keputusan) resmi yang mendasarinya, keberlakuan tarif dapat digugat sebagai pungutan tanpa dasar hukum. Warga punya hak meminta dokumen dasar hukum tersebut agar transparansi dapat ditegakkan.
Tanggapan Pemerintah & Langkah Klarifikasi
Menanggapi protes publik, pemerintah daerah dan instansi terkait segera mengumumkan bahwa akan dilakukan audit terhadap pungutan tersebut dan memeriksa dokumen legalitas yang mendasarinya.
Beberapa langkah yang diumumkan antara lain:
-
Pemeriksaan arsip Perda atau SK terkait jalan tersebut
-
Penyelidikan penggunaan dana karcis portal dan laporan pertanggungjawaban
-
Evaluasi apakah pungutan masih layak atau perlu dihapus
-
Keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan setempat untuk memastikan integritas pengelolaan jalan
Langkah ini sangat penting untuk meredam ketegangan publik dan menjawab keresahan warga. Warga berharap bahwa pemerintah tidak hanya memberi jawaban verbal, tapi juga data transparan: volume pengguna jalan, jumlah uang karcis yang terkumpul, serta laporan pengeluaran untuk pemeliharaan jembatan.
Jika hasil audit menunjukkan bahwa pungutan itu sudah berjalan tanpa dasar hukum atau dana disalahgunakan, potensi penghapusan tarif dan pengembalian atau kompensasi bagi warga bisa menjadi opsi.
Keterlibatan lembaga pengawas daerah (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP) dan inspektorat daerah menjadi penting agar pemeriksaan objektif dan publik bisa diawasi.
Implikasi Sosial & Kepercayaan Publik
Kasus viral ini sekaligus menjadi ujian kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan institusi lokal. Jika pemerintah merespons lambat atau tidak transparan, kepercayaan publik bisa terkikis lebih dalam.
Banyak warga menyebut bahwa fasilitas publik sering dijadikan ladang pungutan terselubung tanpa pertanggungjawaban. Kasus ini bisa menjadi preseden: ketika desa, kabupaten, atau kota lain memungut “karcis portal” di jalur lokal, warga bisa menuntut transparansi dan legalitas.
Partisipasi publik dan media menjadi kunci agar pengelolaan fasilitas umum tak terjadi di balik layar. Warga meminta agar data pungutan, penerimaannya, dan pengeluarannya tersedia online dan mudah diakses.
Jika dikelola baik, kasus ini bisa mendorong penerapan sistem pengelolaan jalan publik yang lebih adil — misalnya model biaya pemeliharaan melalui pajak lokal atau dana pemeliharaan kota, bukan sistem portal yang dirasa mendadak.
Pelajaran dan Rekomendasi untuk Pengelolaan Infrastruktur Umum
Kasus viral tarif penyeberangan Jembatan Bendungan Lahor memberikan sejumlah pelajaran penting untuk pengelolaan infrastruktur publik:
-
Dasar hukum wajib jelas
Pengelolaan jalan, jembatan, dan fasilitas umum harus disertai Perda atau SK resmi yang menjelaskan hak pungut, dasar tarif, dan penggunaan dana. -
Transparansi penuh
Data pengguna jalan, jumlah pungutan, serta rincian pengeluaran untuk pemeliharaan harus dipublikasikan agar publik ikut memantau. -
Partisipasi warga dalam pengambilan keputusan
Sebelum tarif diberlakukan, sebaiknya ada musyawarah publik agar warga tahu dan bisa memberi masukan. -
Evaluasi keberlanjutan tarif
Jika pungutan menjadi beban berat bagi warga, mekanisme keringanan atau subsidi perlu disiapkan. -
Pengawasan eksternal
Keterlibatan instansi pengawas seperti BPKP, Inspektorat, atau lembaga antikorupsi lokal bisa memperkuat akuntabilitas. -
Pengelolaan alternatif pendanaan
Daripada portal, jika kebutuhan pemeliharaan tinggi, pemerintah daerah bisa mempertimbangkan sumber pendanaan lain — pajak lokal, dana alokasi khusus, atau CSR perusahaan terdekat.
Jika rekomendasi ini diimplementasikan baik, kasus seperti ini tidak harus menjadi polemik besar setiap kali muncul, melainkan bisa diatur dengan sistem yang adil dan tertata.
Penutup
Viral tarif penyeberangan di Jembatan Bendungan Lahor pada 10 Oktober 2025 bukan sekadar kisah pungutan kecil — ia cermin kerentanan sistem pengelolaan infrastruktur publik di banyak daerah.
Masyarakat berhak meminta kejelasan dan transparansi. Pemerintah harus menjawab dengan data, akuntabilitas, dan komitmen reformasi. Apapun hasilnya — penghapusan tarif, audit menyeluruh, atau penataan ulang sistem — publik berharap bahwa ke depan, fasilitas umum tidak menjadi ladang pungut sembunyi, tetapi bentuk pelayanan yang adil dan bertanggung jawab.
Karena ketika layanan publik diatur dengan baik, kepercayaan masyarakat tumbuh — dan itulah pondasi bagi pemerintahan yang berintegritas dan bangsa yang maju.
Referensi
-
Viral Penyeberangan di Jembatan Bendungan Lahor Karangkates Blitar-Malang Berlakukan Tarif — Times Indonesia (berita lokal viral) TIMES Indonesia
-
Berita Viral Terbaru 10 Oktober 2025 — MediaPatriot.co.id (portal berita
