Selain Diburu Polisi, Zulfahmi Juga Terancam Dipecat dari ASN dan Kembalikan Uang 200 Juta

Kabid PSDM Joni Setiawan, SH., MH
Kabid PSDM Joni Setiawan, SH., MH /


MERANGIN,beritajam.net - Zulfahmi oknum ASN tersangka kasus PETI jenis alat berat hari ini Kamis (7/10/2021) tepat tiga bulan ditetapkan Daftar Pencairan Orang (DPO) dan masih menjadi buronan polisi.

Tak hanya polisi yang terus memburu keberadaan alumni IPDN ini secara hukum pidana. Pihak BKPSDMD Merangin alias BKD juga akan memproses Zulfahmi secara hukum administrasi.

Baca Juga: Menghitung Hari, Tepat Tiga Bulan Buron Zulfahmi Belum Juga Ditangkap Polisi

Bahkan Zulfahmi dalam pusaran kasus ini terancam dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari status ASN dan tidak akan lagi menerima hak-hak keuangan bahkan wajib kembalian uang tugas belajar 200 juta.

Seperti dikatakan Kepala BKPSDMD Merangin Nasution melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan SDM Joni Setiawan saat diwawancarai pada Kamis (7/10/2021) di ruang kerjanya.

Sebelum pihaknya mengambil langkah eksekusi dalam kasus ini, terlebih dahulu BKD telah menerima tindak lanjut hasil dari pemeriksaan Inspektorat Merangin.

Bahwa kata Joni, Inspektorat meminta BKD mengusulkan kepada bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan sanksi hukuman berat yakni pemberhentian Zulfahmi secara tidak hormat dari PNS.

Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat 9 huruf d PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang pada pokonya menyatakan PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari atau lebih dapat diberhentikan.

"Dalam kasus ini, dihitung sejak Zulfahmi ditetapkan DPO pada 7 Juli 2021 hingga 13 September 2021. Sehingga sampai saat ini sudah lebih 46 hari tanpa keterangan dan Inspektorat menyatakan kami sudah dapat memproses pemberhentian Zulfahmi," kata Joni.

Setelah Zulfahmi diberhentikan, lanjut Joni dalam hasil pemeriksaan inspektorat juga mengatakan SK pemberhentian tersebut menjadi dasar dalam meminta dia mengembalikan uang negara yang ia terima selama tugas belajar di IPDN sebesar 200 juta.

"Dia wajib kembalikan uang negara yang ia terima 200 juta itu, karena yang bersangkutan tak berhasil menyelesaikan tugas belajar tersebut dan ini sesuai dengan pasal 11 huruf a Perbup 75 tahun 2014, karena tidak selesai wajib mengembalikan semua," pungkas Joni.

(Himun Zuhri /Beritajam.net)