Minggu, 2 April 2023
Penulis: Himun Zuhri | Beritajam.net | Berani Beda
MERANGIN,BERITAJAM.NET -- Sungguh dalam hal ajakan warga untuk tertib membayar pajak oleh Pemkab Merangin tidak tercermin dari tindakan yang dipertontonkan oleh pejabat terkait.
Seperti halnya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) plat merah di lingkup Pemkab Merangin. Mobil dinas BH 1 F yang merupakan mobil jabatan bupati saja tak bayar pajak.
Tak sampai disitu, mobil dinas ketua DPRD Merangin seakan tak mau kalah dari mobil bupati, Mobnas dengan Nopol BH 3 F ini juga diketahui tak bayar pajak hingga saat ini.
Tak hanya dua mobil dinas jabatan untuk level Forkopimda saja. Mobnas pejabat eselon II juga ikut-ikutan tak bayar pajak. Diantarnya BH 10 F, BH 11 F, BH 12 F, BH, 14 F, BH, 21 F, BH 30 F, BH 38 F dan BH 1033 F.
Hal ini berdasarkan data yang dihimpun beritajam.net dari Kantor Samsat Kabupaten Merangin pada Senin (12/9/2022). Data ini pertanggal 31 Agustus 2022 bulan lalu.
Lebih parahnya lagi, ternyata sebanyak 250 kendaraan dinas yang terdiri dari roda 4 dan roda 2 yang tercatat sebagai aset pemerintah kabupaten Merangin juga tak bayar pajak.
Padahal anggaran pajak tersebut bukanlah berasal dari saku pribadi pejabat yang bersangkutan melainkan telah dianggarkan dengan uang rakyat melalui APBD Kabupaten Merangin.
Kepala Samsat Merangin Roni Paslah dibincangi awak media terkait kondisi juga mengesalkan banyaknya kendaraan dinas di Merangin yang tidak taat pajak.
Upaya dirinya sebagai pemungut pajak kendaraan bermotor atas nama pemerintah provinsi Jambi telah melayangkan surat kepada Pemkab Kabupaten Merangin.
Ia mengatakan jika pihak Pemkab enggan bayar pajak karena alasan tak ada anggaran, hal ini harus sampai kapan, dan ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan.
Roni Paslah sempat melontarkan kata pasrah atas tindakan Pemkab ini, menurutnya Pemkab tak perlu bantu sosialisasi taat pajak, tetapi dengan taat bayar pajak plat dinas dia sudah bersyukur.
"Jangankan bantu sosialisasi, bantu bayar plat merah bae jadilah. Sosialisasi cukuplah kami turun ke bawah," sindir pria yang selalu berpenampilan necis ini.
Terkait mobil dinas bupati dan ketua DPRD Merangin yang tak bayar pajak, harusnya para bawahan yang menjaga nama baik atasan, begitupun atas harus tegas terkait urusan ini.
"Kalau semua harus nunggu anggaran cair, ya susah jadinya, kan tidak seberapa dan jauh lebih murah pajak mobil dinas dari plat hitam," ujarnya.
Ia berharap ke depan ada sinergitas antara Pemkab Merangin dan Pemprov Jambi dalam hal ini Samsat Merangin, sebab pihaknya telah berusaha menjemput bola.
Apalagi lanjut Roni pajak kendaraan yang dibayarkan juga akan dibagikan kembali kepada Pemkab Merangin sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi untuk pembangunan daerah.
"Sementara provinsi memberi dana bagi hasil untuk membangun disini," pungkasnya (*).