Perihal: Pengaduan dan Mohon Perlindungan Hukum

Cegah versi KLB Berdiri, DPC Demokrat Merangin Kirim Surat ke Polres

Sekretaris DPC PD Merangin Ichwan Nevis saat menyerahkan surat dari partai kepada Polres Merangin yang diterima oleh Kasat Intel Iptu Tarjono, Jum\'at (19/3/2021).
Sekretaris DPC PD Merangin Ichwan Nevis saat menyerahkan surat dari partai kepada Polres Merangin yang diterima oleh Kasat Intel Iptu Tarjono, Jum\'at (19/3/2021). /


MERANGIN,beritajam.net - Kisruh Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan pada 5 Maret 2021 lalu di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara efeknya melebar hingga ke daerah-daerah.

KLB yang terkesan dipaksakan itu telah menobatkan non kader Demokrat yang juga Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum untuk periode 2021-2025.

Efek tersebut tak terkecuali juga bergulir hingga ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Merangin. Dibawah komando Ahmad Fauzi Ansori, DPC Demokrat Merangin berkirim surat ke penegak hukum.

Surat dengan perihal pengaduan dan mohon perlindungan hukum tersebut di disampaikan dengan maksud demi menjaga kehormatan, kedaulatan partai dan menjunjung tinggi penegakan hukum serta menjaga nilai-nilai demokrasi.

Surat resmi tertanggal 18 Maret 2021 itu, melalui Sekretaris DPC Partai Demokrat Merangin Ichwan Nevis menyampaikan ke pihak Polres Merangin pada Jum'at (19/3/2021) yang diterima Kasat Intel Polres Merangin Iptu Tarjono.

Ichwan Nevis dibincangi beritajam.net mengatakan subtansi dari surat tersebut bahwa DPC, PAC dan Pengurus Ranting Demokrat se Kabupaten Merangin tetap solid dan mendukung penuh kepemimpinan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebab kata Avis sapaan akrab sekretaris Demokrat Merangin. Pihaknya tetap setia kepada hasil Kongres V Partai Demokrat yang digelar pada 15 Maret 2020 tahun lalu di Jakarta yang telah mendapat pengesahan kepengurusan dan AD/ART oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Selain itu, lanjut Avis DPC Demokrat Merangin menyampaikan bahwa lambang partai Demokrat termasuk atributnya telah diakui negara dan disahkan hingga 24 Oktober 2027 mendatang. Pemiliknya adalah Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat.

"Kami informasikan juga bahwa telah terjadi KLB di Medan baik secara aspek penyelenggaraan, pemilik suara, penggunaan atribut serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan SK Menkumham RI tentang Kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai Demokrat," kata Avis.

Surat yang dilayangkan itu, dijelaskan Avis untuk mengantisipasi atau mencegah jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan DPP Partai Demokrat membentuk kepengurusan di Merangin dan membuka kantor atas nama Partai Demokrat.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut, makanya terlebih dahulu kami mohon perlindungan hukum kepada Polres, dengan tidak memberikan izin serta menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sesuai aturan. Karena menggunakan lambang partai secara ilegal dapat dituntut secara hukum," tambah Avis.

Saat ditanya apakah saat ini adakah oknum-oknum yang mengatasnamakan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB di Bumi Tali Undang Tambang Teliti, menjawab pertanyaan itu Avis mengatakan belum ada.

"Sampai saat itu tidak ada, yang ikut KLB dari Merangin juga tidak ada, kami masih solid, masih setia dengan ketum AHY," pungkas Avis, Jum'at (19/3/2021).

Ternnyata, disamping ditembuskan kepada Ketua DPP Partai Demokrat, surat tersebut juga ditembuskan kepada DPD Partai Demokrat Jambi, Bupati Merangin, Ketua DPRD Merangin, Dandim 0420/Sarko, Kejari Merangin, Ketua PN Bangko dan KPU Merangin (*).

Reporter : Himun Zuhri