Berpolemik Hingga ke Meja Hijau, Akhirnya Jabatan Kades Biuku Tanjung Dicopot, Pengacara: Akan Gugat Lagi ke PTUN

Prosesi pelantikan Penjabat Kepala Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat oleh Camat Bangko Barat atasnama Bupati Merangin
Prosesi pelantikan Penjabat Kepala Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat oleh Camat Bangko Barat atasnama Bupati Merangin /


Penulis: Himun Zuhri | Beritajam.net | Berani Beda

MERANGIN,BERITAJAM.NET -- Pandri Sunarto (35) alias Buyung Kepala Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat resmi dicopot dari jabatannya oleh bupati Merangin, Senin (14/11/2022).

Pencopotan ini berdasarkan SK Bupati Merangin nomor: 450/DPMD/2022 tentang pemberhentian Kades Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat dan pengangkatan Penjabat Kades Biuku Tanjung, tertanggal 14 Nopember 2022.

Bahkan Penjabat (Pj) Kepala Desa Biuku Tanjung atasnama Aswadi yang menjabat Kasi Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Bangko Barat telah dilantik menggantikan Buyung, pada Selasa (15/11/2022)

Pelantikan dilakukan oleh Camat Bangko Barat Sapwan atas nama bupati Merangin H. Mashuri yang bertempat di aula kantor camat Bangko Barat yang dihadiri para tamu undangan.

Camat melantik berdasarkan surat penunjukan dari bupati Mashuri nomor 800/766/DPMD/2022 tanggal 14 tentang penunjukan camat untuk mengambil sumpah/janji Kades Biuku Tanjung.

Hal ini dibenarkan oleh Muhammad Ihsan Kabid PMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Merangin saat dikonfirmasi media ini pada Rabu (16/11/2022).

Baca Juga: Gugatan Kades Biuku Tanjung Terhadap Lembaga Adat Desa dan Kecamatan Ditolak Majelis Hakim

"Ya Kades Biuku Tanjung sudah di berhentikan dengan hormat terhitung 14 Nopember 2022 dan telah dilantik Penjabat atasnama Aswadi, A.Md oleh Camat atasnama bupati pada Selasa tanggal 15 kemarin," ujar M. Ihsan.

Adapun dasar pencopotan Buyung menindaklanjuti usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Biuku Tanjung pada 13 Mei 2022 lalu dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DPMD tanggal 16 Agustus 2022.

"Dasar awalnya usulan dari BPD dan kami turunkan tim identifikasi dan klarifikasi, ternyata laporan BPD benar, sehingga kita tindaklanjuti usulan pemberhentian tersebut ke bupati Merangin, maka keluarlah SK tersebut," jelas Ihsan.

Begitupun dengan camat Bangko Barat Sapwan saat dikonfrimasi membenarkan hal ini. Ia berpesan kepada penjabat Kades yang baru dilantik agar dapat menjalankan tupoksi seorang penjabat kepala desa.

"Jalankan tupoksi seorang Pj, dan siapkan dengan matang Pilkades PAW nanti. Terhadap kejadian ini saya harap tidak terulang lagi khususnya di Bangko Barat," kata Sapwan.

Untuk diketahui kasus yang mendera Kepala Desa (Kades) Biuku Tanjung Buyung berawal pada 18 April 2022 lalu. Buyung membawa seorang janda berinisial AZ (19) ke semak-semak.

Buyung pada malam itu tepat di bulan Ramadhan ditangkap oleh warganya ketika sedang berduaan dengan seorang Janda dan akhirnya berujung pada sidang adat di desa dan Kecamatan.

Pada tanggal 20 April 2022, Buyung disidangkan oleh Lembaga Adat Desa Biuku Tanjung bertempat di Balai Desa dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah.

Dalam putusan Lembaga Adat Desa tersebut Buyung dikenakan sangsi adat dimana penggugat harus membayar beras 20 gantang, kambing satu ekor usia Aqiqah berserta selemak semanisnya.

Tak hanya itu, dalam amar putusannya Buyung juga disanksi untuk melakukan permintaan maaf kepada warga Desa Biuku Tanjung secara terbuka dan melakukan tobat kepada tuhan yang maha esa.

Tak terima dengan putusan itu, Buyung pada 14 Mei 2022 mengajukan banding ke Lembaga Adat Kecamatan dan pada 30 Mei Buyung menghadiri Sidang Adat yang bertempat di Aula Kantor Camat Bangko Barat.

Akhinya Lembaga Adat Kecamatan mengeluarkan Surat Putusan Nomor : 01/ LAM-BB/V/2022, dimana dalam putusnya bahwa Buyung telah melakukan pelanggaran adat "Sumbang Salah, Orang Gedang Berlaku Kecik".

Sehingga ditetapkan hukuman bagi orang Gedang Berlaku Kecik adalah denda adat satu ekor kambing dan beras 20 gantang serta selemak semanisnya. Putusan ini menguatkan putusan lembaga adat desa.

Merasa dirugikan dengan putusan lembaga adat tersebut, Buyung menggandeng Abu Djaelani, S.Sy sebagai kuasa hukum dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Bangko pada 16 Juni 2022.

Dan pada Kamis (3/11/2022) putusan gugatan tersebut dibacakan dan gugatan Buyung ditolak untuk seluruhnya, selain itu hakim juga menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 905 ribu.

Sementara kuasa hukum Buyung Abu Djaelani saat diminta tanggapan terkait nasib kliennya yang telah dicopot dari jabatan kepala desa sementara proses hukum belum inkrah.

Abu mengatakan bahwa bupati Merangin H Mashuri dalam mengambil keputusan bertindak semena-mena dan tidak lagi menghormati proses hukum banding yang masih berjalan.

"Intinya pak bupati telah mengambil keputusan yang semena-mena dan tidak menghormati proses hukum yang berjalan. Lucu sekali keputusan politik bisa mengalahkan keputusan hukum," kata Abu.

Lalu saat ditanya langkah apa yang akan diambil pasca klien dicopot sebagai kepala desa?. Abu mengatakan klienya tetap melakukan langkah hukum guna menguji SK bupati ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi.

"Saya akan lakukan langkah hukum selanjutnya untuk menggugat ke PTUN," pungkasnya (*).