Berikut Tujuh OPD di Merangin yang Terdapat Temuan BPK, Hanya Satu OPD yang Lunas

Inspektur Daerah Merangin Hatam Tafsir
Inspektur Daerah Merangin Hatam Tafsir /


Penulis: Himun Zuhri | Beritajam.net | Berani Beda

MERANGIN,BERITAJAM.NET -- Batas 60 hari waktu pengembalian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi atas laporan keuangan Pemkab Merangin tahun 2021 telah jatuh tempo.

Terdapat temuan keuangan oleh BPK di Tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Merangin dengan nilai mencapai Rp. 7,184 miliar rupiah.

Baca Juga: Lewat 60 Hari Temuan BPK Hanya Dikembalikan 36,51 Persen Surat Peringatan Terbit dan Berpotensi ke Kejari

Dari jumlah temuan Rp. 7,184 miliar dalam rentang waktu 60 hari kerugian negara baru dikembalikan pihak terkait sebesar Rp. 2,623 miliar rupiah atau sebesar 36,51 persen.

Masih terdapat Rp. 4,561 miliar atau sebesar 63,49 persen temuan BPK yang belum dikembalikan ke kas daerah sehingga bupati Mashuri melayangkan surat teguran pertama kepada OPD terkait.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Inspektorat Merangin, berikut Tujuh OPD dengan jumlah temuan dan jumlah angsuran pengembalian temuan hingga batas akhir 60 hari yang jatuh tempo pada 30 Juli 2022 lalu.

Pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan temuan Rp. 6,395 miliar dan telah dikembalikan sebesar Rp. 2.406 miliar rupiah.

Temuan tersebut, terkait kelebihan standar harga pembayaran jasa konsultan, kekurangan volume 6 paket proyek dari dana PT. SMI, proyek kantor bupati dan 3 paket proyek DAK.

Kedua, Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan temuan sebesar Rp. 360.498.000,- dan sudah dikembalikan Rp. 125 juta, temuan terkait kelebihan bayar TPP Puskesmas, jasa konsultan, kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan pekerjaan.

Ketiga, Sekretariat DPRD Merangin dengan temuan Rp. 338.500.090 dan telah dikembalikan sebesar Rp. 50 Juta. Temuan terkait jasa pemeliharaan kendaraan dinas, kelebihan standar harga satuan.

Keempat, RSUD Kol Abundjani dengan temuan sebesar Rp. 24 juta, hingga batas 60 hari pengembalian belum dikembalikan dan temuan terkait kelebihan pembayaran honor, insentif tenaga medis Covid-19.

Kelima, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dibkud) Merangin dengan temuan sebesar Rp. 15 juta dan telah dikembalikan sebesar 1,9 juta, temuan terkait kelebihan bayar jasa konsultan.

Keenam, Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olah Raga dengan temuan sebesar Rp. 11.274.946,- terkait kelebihan bayar jasa konsultan dan belum sama sekali di kembalikan.

Ketujuh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dengan temuan sebesar Rp. 40.176.000,- dan OPD yang dipimpin Sardaini satu-satunya yang telah menindaklanjuti temuan tersebut sebelum 60 hari dan lunas.

Hal ini seperti dikatakan inspektur daerah kabupaten Merangin, Hatam Tafsir saat diwawancarai beritajam.net pada Senin (1/8/2022).

"Ya kita sudah kirimkan surat surat peringatan pertama tertanggal 1 Agustus 2022, agar secepat mungkin menyetorkan ke kas daerah," kata Hatam Tafsir.

Jika pihak terkait tak juga mengindahkan peringatan pertama ini, maka pihaknya akan menggandeng Kejari Merangin selaku pengacara negara melakukan penagihan.

"Jika tidak dibayarkan juga oleh pihak terkait, kita dapat bekerjasama dengan Jaksa untuk melakukan penagihan ini, pemkab akan memberi surat kuasa khusus kepada Jaksa untuk menagihnya, dan ini pernah kami lakukan," jelasnya.

Hatam berharap baik temuan yang harus dikembalikan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di OPD maupun terhadap pihak ketiga baik kontraktor atau konsultan agar segera menyetorkan ke kas daerah.

"Peringatan pertama ini 30 hari jika tidak juga peringatan kedua, masih tidak juga dibayarkan kami akan meminta jaksa yang menagihnya. Kalau bisa jangan sampai peringatan kedualah," tegas Hatam.

Lalu saat ditanya kapan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat memproses temuan yang tidak dikembalikan dalam waktu 60 hari ini melalui jalur pidana?.

"Jika semua tahapan sudah kami lalui, dan BPK dapat melimpahkannya ke APH," katanya lagi.

Selaku pembantu kepala daerah dalam hal menagih temuan BPK ini, Hatam berharap pimpinan OPD dapat menindaklanjuti temuan tersebut sebelum peringat kedua (*).