Belasan Kasus Perceraian ASN di Merangin, Disebabkan Selingkuh dan Dominan Digugat oleh Perempuan

Joni Setiawan, SH., MH Kabid PSDM BKPSDMD Merangin
Joni Setiawan, SH., MH Kabid PSDM BKPSDMD Merangin /


MERANGIN,beritajam.net - Kasus perceraian di kalangan ASN di Merangin masih dominan, bahkan hingga bulan Oktober 2021 terdapat 13 kasus yang ditangani BKPSDM-D atau BKD Merangin.

Dari kasus perceraian di kalangan abdi negara di bumi tali undang tambang teliti ini, sebanyak 9 kasus diajukan oleh pihak perempuan sementara 4 kasus diajukan oleh pihak laki-laki.

Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala BKPSDM-D Merangin Nasution melalui Kabid Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Joni Setiawan, Selasa (19/10/2021).

Adapun alasan para penggugat mengajukan izin gugatan cerai menurut Joni mayoritas dikarenakan faktor ekonomi dan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga atau perselingkuhan.

"Penyebab ya mayoritas karena ekonomi dan pihak ketiga," kata Joni ketika diwawancarai di ruang kerjanya.

Saat ditanya apakah ada faktor ketidakpuasan secara seksual dari para pihak sehingga mengajukan gugatan cerai kepada pasangan.

"Ada juga, yang alasan itu," singkat Joni.

Bahkan kata Joni, kasus perceraian di kalangan ASN berpotensi masih bertambah, sebab diluar 13 kasus masih ada yang melaporkan ke BKD secara lisan dan bahannya belum lengkap.

"Masih akan bertambah jumlah ini, karena ada yang melapor namun bahannya belum lengkap dan kita kembalikan ke OPD yang bersangkutan," tambahnya.

Adapun proses yang dilakukan pihak BKD, yakni menerima permohonan cerai dari penggugat lalu diambil keterangan para pihak dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Hasil dari BAP tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kemenag Merangin.

"Kita BAP disini, prinsipnya kami tetap sarankan bisa rujuk. Namun apapun hasil BAPnya kita serahkan ke BP4 Kemenag," lanjut Joni.

Jika setelah diproses di BP4 Kemenag dan kesimpulan para pihak tetap pada tujuan awal melanjutkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (PA) maka pihak BKD mengeluarkan surat ini gugatan cerai.

"Kalau mediasi di BP4 tidak bisa rujuk, kita keluarkan surat izin gugatan perceraian," kata Joni.

Dari jumlah kasus perceraian yang di proses di BKD kata Joni, mayoritas berujung gugatan dan tidak ada yang memilih rujuk selama proses berlangsung.

"Dari yang selesai, tidak ada yang rujuk semua lanjut ke PA," pungkas Joni.

Untuk diketahui, tahun 2020 pihak BKD telah menangani kasus perceraian di kalangan ASN Merangin sebanyak 20 kasus dan 14 kasus digugat oleh perempuan dan 6 kasus oleh pihak laki-laki (*)

(Himun Zuhri/Beritajam.net)