APBD-P 2022, Pendapatan Naik 17,3 Miliar, Belanja Naik 19,1 Miliiar

APBD-P Merangin 2022 Ketuk Palu, Soal 'Besar Pasak Daripada Tiang', Wabup Nilwan: Tanyakan ke BPKAD

Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya, SE diwawancara awak media usai paripurna pada Jumat (30/9/2022) malam.
Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya, SE diwawancara awak media usai paripurna pada Jumat (30/9/2022) malam. /


Penulis: Himun Zuhri | Beritajam.net | Berani Beda


MERANGIN,BERITAJAM.NET -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Merangin Tahun anggaran 2022 akhirnya ketuk palu pada, Jum'at (30/9/2022) malam.

Pemerintah daerah dan DPRD Merangin telah menyepakati anggaran perubahan tersebut pada saat rapat paripurna yang di gelar di Ruang Pola I Kantor Bupati Merangin.

Adapun pendapatan daerah pada APBD-Perubahan disepekati sebesar Rp. 1.322.022.857.688,- angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.341.890.000 dari APBD awal sebesar Rp. 1.304.680.964.972,-.

Kemudian, belanja daerah juga disepakati sebesar Rp. 1.300.644.882.815,- angka ini juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.155.983.564,- dari APBD awal yang hanya Rp. 1.281.487.899.251,-.

Selanjutnya penerimaan pembiayaan daerah Rp. 61.814.090.848,- juga mengalami peningkatan dari APBD awal sebesar Rp. 60.000.000.000,- namun tidak mengalami perubahan pengeluaran sebesar Rp. 83.193.065.721,-.

Terhadap belanja daerah pada APBD-P dan terjadi pembengkakan belanja daerah yang jauh lebih besar dari pendapatan daerah, ibarat pepatah lawas APBD-P 2022 ini 'besar pasak daripada tiang'.

Dengan kebijakan pemda yang tidak melakukan penghematan belanja daerah pada APBD-P sehingga berujung pada tunda bayar ke tahun 2023 terhadap pekerjaan proyek fisik tahun anggaran 2022 ini.

Wakil bupati Merangin Nilwan Yahya diwawancarai usai paripurna terkait persoalan APBD-P ini tak dapat memberi jawaban pasti dan menyerahkan kepada pihak Badan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) Merangin.

Berikut petikan wawancara wartawan beritajam.net dengan wakil bupati Merangin Nilwan Yahya.

Ditanya soal kenaikan pendapatan daerah pada APBD-P 2022, untuk potensi kenaikan pendapatan dari sektor mana?.

"Iya pendapatan naik karena ada dana perimbangan dari provinsi dan pusat, sehingga pendapatan naik," ujar Nilwan Yahya.

Jadi naik sebesar 17,3 Miliar?.

"Untuk lebih lanjut persoalan ini teknisnya silahkan komunikasi dengan pihak BPKAD," kata Nilwan saat wawancara yang memang tak didampingi satupun dari pihak BPKAD.

Lalu bagaimana pula sehingga bisa anggaran belanja daerah pada APBD-P naik hingga 19 miliar, apa urgensi yang harus dibelanjakan?.

"Nah itu lah yang saya sampaikan tadi, untuk teknis, itu kan lebih baik konfirmasi langsung BPKAD," jelas Nilwan soal pertanyaan yang satu ini.

Kemudian untuk belanja daerah pada APBD-P mengapa dipaksakan harus lebih besar dari pendapatan daerah, gambaran umum kebijakan ini seperti apa?.

"Ini belum tergambar oleh saya, karena pembahasan antara TPAD dan Banggar, dan kami atas nama pimpinan daerah telah menyerahkan ke TAPD," jelas Nilwan.

Selanjutnya, secara global bahwa pada APBD-P tahun 2022 setelah perubahan anggaran antara pendapatan dan belanja daerah masih berimbang, mengapa harus tunda bayar ke tahun 2023 untuk kegiatan tahun 2022?

"Ini kan masalah teknis sudah saya sampaikan tadi, teknis ini cukup di BPKAD. Karena secara teknis pengeluaran keuangan daerah itu kan ada di tim TAPD. Untuk membahas anggaran, itu TAPD dengan tim Banggar DPRD Kabupaten," kata Nilwan.

Seandainya terhadap pertanyaan ini pihak BPKAD tidak mau memberikan jawaban bagaimana?.

"Itu kan tim teknis, dak kamungkin tidak mau memberi solusi jalan keluar yang terbaik," tegas mantan anggota DPRD Merangin tiga periode ini.

Kembali ke soal tunda bayar, apa dasar hukum bagi Pemda sehingga tunda bayar menjadi keputusan yang akan diambil terhadap kegiatan proyek tahun 2022 ini?.

"Penundaan ini kan ada kajian tentu melalui tahapan pembahasan TAPD dan tim Banggar, tentu ada dari pihak hukum. Artinya di Pemda ada kabag hukum, tentu sudah melalui kajian hukum," jelasnya.

Setelah dibahas dan final antara TAPD dan Banggar DPRD berapa jumlah total yang harus ditunda bayar?

"Persoalan ini sudah saya sampaikan tadi, persoalan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah di BPKAD itu selalu leading sektor yang berwenang menjawab segala apa yang dipertanyakan tadi," kata Nilwan.

Anggota DPRD dari partai PKS Zainal Amri pada paripurna sebelumnya sempat menyoal rencana tunda bayar apalagi pembayaran uang muka proyek hanya 30 persen, apa alasannya?.

"Itu masalah teknis keuangan, itu sudah dibahas di TAPD dan Banggar, itu teknisnya di BPKAD. Yang ngelola keuangan BPKAD," kata wakil bupati ini.

Dengan kebijakan tunda bayar terhadap kegiatan fisik pada APBD 2022, apakah pada APBD Perubahan ini akan ada kegiatan proyek fisik?.

"Nah, tentu ini persoalan itu, pembahasan kan sudah saya sampaikan berulang kali tadi, itu antara TAPD dan Banggar, mau tahu ya di BPKAD," pungkas Nilwan mengakhiri wawancara ini (*).